Musrenbang RKPD 2027 : Mengintegrasikan Aspirasi untuk Mempertegas Arah Pembangunan Kolaka Utara

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara terus memperlihatkan komitmennya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Hal tersebut tampak dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 tingkat kecamatan yang digelar secara bertahap di sejumlah wilayah.

Kegiatan diawali di Kecamatan Tolala yang digabung dengan Porehu dan Batu Putih. Selanjutnya, Musrenbang dilaksanakan di berbagai titik strategis seperti Pakue, Watunohu, hingga kawasan Danau Biru di Wawo. Skema forum gabungan yang diterapkan tahun ini menjadi langkah inovatif untuk memperkuat sinkronisasi antarwilayah sekaligus meningkatkan efektivitas proses perencanaan.

Pembukaan Musrenbang hari pertama dilakukan oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Drs. Ratnah, M.Si., yang mewakili pemerintah daerah. Forum ini menjadi wadah penting untuk menampung aspirasi masyarakat dari desa dan kelurahan, serta menyelaraskannya dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Kehadiran Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara, H. Muhammad Idrus, S.Sos., M.Si., pada Musrenbang gabungan Kecamatan Pakue, Pakue Tengah, dan Pakue Utara menegaskan urgensi integrasi usulan lintas wilayah. Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, ditegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan bagian dari upaya membangun sistem perencanaan yang lebih terarah, terukur, dan berkeadilan.

Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, SE, juga terlibat aktif dalam rangkaian Musrenbang 2027. Ia membuka forum gabungan Kecamatan Watunohu, Ngapa, dan Tiwu, serta memimpin langsung Musrenbang di kawasan Danau Biru. Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan pentingnya Musrenbang sebagai momentum penyatuan visi pembangunan, dengan program yang disusun harus realistis, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kolaka Utara, Ir. Ismail Mustafa, menyampaikan bahwa seluruh usulan yang dibahas telah melalui proses pendampingan dan diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Melalui sistem ini, proses perencanaan dan penganggaran dilakukan secara elektronik, transparan, dan berbasis data.

RKPD Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk mendukung terwujudnya Kolaka Utara sebagai daerah yang madani, maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Prioritas pembangunan mencakup peningkatan kualitas pelayanan dasar, penanganan kemiskinan dan pengendalian stunting, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Dalam Musrenbang di Danau Biru, aspirasi masyarakat didominasi oleh usulan pembangunan jalan produksi dan jalan usaha tani, bantuan alat tangkap nelayan, pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta normalisasi sungai. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat masih berfokus pada penguatan sektor-sektor produktif.

Hingga pertengahan Februari 2026, empat titik Musrenbang telah terlaksana. Satu titik terakhir dijadwalkan berlangsung di Kecamatan Lasusua dan akan dipimpin langsung oleh Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umur, MH.

Secara keseluruhan, rangkaian Musrenbang RKPD 2027 mencerminkan kemajuan dalam tata kelola perencanaan pembangunan di Kolaka Utara. Penerapan forum gabungan, optimalisasi SIPD, serta keterlibatan langsung pimpinan daerah menjadi modal penting dalam mewujudkan perencanaan yang lebih matang dan terintegrasi.

Meski demikian, tantangan terbesar terletak pada konsistensi pelaksanaan. Aspirasi yang telah disepakati harus benar-benar menjadi dasar dalam penyusunan program dan penganggaran perangkat daerah. Pemerintah daerah dituntut menjaga integritas proses perencanaan agar tidak terpengaruh kepentingan sektoral maupun tekanan jangka pendek. Di sisi lain, masyarakat juga perlu terus mengawal hasil Musrenbang agar semangat partisipatif tidak berhenti pada tahap perumusan.

Apabila komitmen ini terus dijaga, Musrenbang RKPD 2027 tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi benar-benar menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan Kolaka Utara yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.