Relokasi RSUD Djafar Harun Masuk Pembahasan Pusat

Rencana relokasi atau pembangunan ulang RSUD H.M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara resmi dibahas di tingkat nasional melalui rapat koordinasi teknis yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Rabu (28/1/2026). Rapat ini merupakan tindak lanjut audiensi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dengan Kemenko PMK pada 14 Januari 2026 terkait kondisi rumah sakit daerah dan peningkatan layanan kesehatan.

Rapat yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom tersebut membahas urgensi relokasi atau pembangunan ulang rumah sakit sebagai langkah strategis untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta menjamin keselamatan pasien dan tenaga medis. Sejumlah alternatif lokasi pembangunan baru juga dipaparkan dengan mempertimbangkan aspek keamanan bencana, standar teknis bangunan, dan kemudahan akses masyarakat.

Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nurrahman Umar, mengikuti rapat secara daring bersama Sekretaris Daerah H. Muhammad Idrus, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PUPR, serta Direktur RSUD H.M. Djafar Harun.

Pembahasan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Keuangan, serta Kantor Staf Presiden, guna menyelaraskan perencanaan dan dukungan kebijakan.

Rapat diawali dengan pemaparan usulan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, kemudian dilanjutkan dengan tanggapan dan masukan teknis dari kementerian dan lembaga terkait. Kegiatan ditutup dengan perumusan kesimpulan serta rencana tindak lanjut sebagai dasar koordinasi lanjutan antara pemerintah pusat dan daerah.

Sebagai rumah sakit rujukan utama di Kolaka Utara, RSUD H.M. Djafar Harun dinilai perlu direlokasi atau dibangun ulang untuk menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang terus meningkat sekaligus mengantisipasi keterbatasan fasilitas dan potensi risiko bencana di lokasi saat ini.